Sistem Informasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung

Sari

Pengadaan tanah pada dasarnya menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepemilikan tanah dalam sepanjang sejarah peradaban manusia tak henti-hentinya memberikan berbagai problematika yang rumit. Indonesia dengan daratan yang sangat luas, telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang urgent diantara persoalan lainnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung merupakan salah satu institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mencakup wilayah Kabupaten Bandung. Permasalahan yang sering terjadi biasanya berkaitan dengan ganti-rugi antara pihak pembeli dengan penjual tanah yang berujung pada sengketa dan terhambatnya pengolahan data kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembuatan sistem informasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan website di Kantor Pertanahan wilayah Kabupaten Bandung. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah waterfalldengan tahapan analisis, desain, pengkodean dan pengujian. Hasil penelitian ini berupa sistem informasi sesuai dengan kebutuhan admin yang memudahkan pendataan dan laporan kesepakatan dan hak atas tanah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini juga membantu pekerjaan SATGAS dalam melakukan verifikasi kejelasan data tanah warga ketika sedang dilapangan. Dengan sistem pengadaan tanah berbasis website maka koordinasi tersebut bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung antar petugas.

Land procurement basically provides land by giving proper and fair compensation to the entitled party. Land ownership throughout the history of human civilization has constantly presented various complex problems. Indonesia, with a very large land area, has made land issues as one of the urgent problems among other problems. The Bandung Regency Land Office is one of the government institutions that has the authority to procure land for development for the public interest which covers the Bandung Regency area. Problems that often occur are usually related to compensation between the buyer and the seller of land which leads to disputes and delays in processing land ownership data. This study aims to make a land acquisition information system for the public interest using the website at the Land Office of the Bandung Regency area. The system development method used in this research is the waterfall with the stages of analysis, design, coding and testing. The results of this study are in the form of an information system according to the needs of the admin that facilitates data collection and reports on agreements and land rights in accordance with procedures established by the government. This system also assists the work of the SATGAS in verifying the clarity of community land data while in the field. With a website-based land acquisition system, this coordination can be carried out without having to meet directly between officers.