FUNGSI BUDGETER DAN FUNGSI REGULASI DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN INDONESIA

Acep Rohendi

Sari


ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi budgeter dan regulasi dalam undang-undang perpajakan nasional . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis normatif - kualitatif / normatif . Dalam hukum positif Indonesia yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23A UUD 1945 . Fungsi pajak dalam rangka pembangunan , pajak memiliki dua fungsi : 1 ) fungsi budgeter , dan 2 ) fungsi regulasi . Fungsi budgeter adalah bahwa pajak adalah alat ( atau sumber ) untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara . Fungsi regulaasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar sektor keuangan. Fungsi budgeter diimplementasikan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia , terutama sejak Reformasi 1983. Pembaharuan Perpajakan Nasional tersebut: 1 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan I, 2 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan II, 3 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan III, 4 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan IV, 5 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan V. Beberapa contoh fungsi regulasi dalam undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan : 1 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan ; 2 ) Kebijakan Sunset ; 3 ) Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan . Untuk membangun negara Indonesia harus mampu menyinergikan antara fungsi budgeter dengan fungsi regulasi dari pajak .

 

Kata Kunci : Pajak, Reformasi Perpajakan, Budgeter, Regulasi

 

 

ABSTRACT

 

This research aims to analyze the application of budgetary and regulatory functions in the national tax laws. The research method used in this research is normative legal research with normative analysis-qualitative / normative. In Indonesia's positive law became the legal basis of tax collection is Article 23A of the 1945 Constitution. Tax functions within the framework of development, the tax has two functions: 1) budgetary functions, and 2) regulate the function / regulation. Budgetary functions is that taxation is a tool (or a source) to include as much money into the state treasury which in time will be used to finance state expenditure. The function set, the tax is used as a tool to achieve certain goals which were located outside the financial sector and regulate the function of many directed against the private sector. Budgetary functions implemented in the tax legislation in Indonesia, particularly since the Tax Reform 1983. Renewal of the National Taxation, including: 1) Renewal of the National Taxation I; 2) National Taxation Reform II, 3) National Taxation Reform III, 4) National Taxation Reform IV, 5) National Taxation Reform V. Some examples of regulatory functions in legislation relating to taxation: 1) National Taxation Reform; 2) Sunset Policy; 3) Personal Income Tax Rate Reduction and Body. To develove the Indonesian state should be able to synergizing between budgeting functions with the regulatory function of the.tax.   .

 

Keyword : Tax, Tax Reform, Budgeter, Regulator


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Hilarius Abut,2005, Perpajakan, Jakarta :

Diadit Media,.

Rimsky K. Judisseno,1997.Perpajakan.

Jakarta : .Gramedia

Rochmat Soemitro, 1990. Dasar-dasar

Hukum Pajak dan Pajak

Pendapatan, PT.Eresco Bandung,

-----------,1987. Pengantar Singkat Hukum

Pajak, Bandung: PR Eresco,

Santoso Brotodihardjo,1995, Pengantar

Ilmu Hukum Pajak,Bandung:

PT.Eresco

Waluyo,2008, Perpajakan Indonesia,

Yakarta :Penerbit Salemba Empat

Wiratni Ahmadi,2006 Perlindungan Hukum

Bagi Wajib Pajak Dalam

Penyelesaian Sengketa

Pajak,Bandung : Alumni

Y.Sri Pudyatmoko,2008, Pengantar Hukum

Pajak, Jogjakarta :Penerbit And

Sumber Lain

Ditjen Pajak,2009. Penurunan Tarif PPh Naikkan Penghasilan 11% . 29 Juli 2009. www.pajak.go.id

Massofa. Pengertian, Fungsi dan Jenis Pajak. 2008, http://massofa.wordpress.com.

Unduh 26 Juni 2010

Siaran Pers Ditjen Pajak.2010,“Penerimaan Pajak 1 Januari 2009 Sampai Dengan 31 Desember 2009 Dan Kinerja Lainnya”. www.pajak.go.id

Tarjo & Indra Kusumawati. Juni,2006,

Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assesment System: Suatu Studi di Bangkalan. JAAI Volume 10 NO. 1

Yenni Mangoting, November 2000, Menyongsong Tax Reform 2001 : Khusus Pajak Penghasilan, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, hlm 116- 126. http://puslit.petra.ac.id. Unduh 30 Juni 2010.

Yogi Satrianto,2009, Sunset Policy, FH_UI,2009. http://eprints.ui.ac.id/, Akses 30 Juni 2010

Perundang-Undangan

( www.setneg.go.id, unduh,30 Juni 2010) UUD 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, beserta lampirannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)




DOI: https://doi.org/10.31294/jeco.v2i1.1087

##submission.license.cc.by4.footer##

ISSN: 2549-8932

 dipublikasikan oleh LPPM Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta

Jl. Kramat Raya No.98, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10450
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License