Analisis Empiris Kondisi Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Arif Budiman - Perbanas Institute

Abstract


Abstract - The role of the Directorate General of Corrections (DG PAS) as executor duties and functions of the elements of coaching for offenders after receiving punishment in accordance with the sentences that can be given back to interact and mingle in society, is very important. In addition, as a determinant of technical standards and implementing policies in the field of Corrections, make Ditjenpas as part of a coaching institute in the state apparatus and the improvement is very vital for the development of the Indonesian community in the future. With the number as many as 654 UPT UPT scattered in 33 provinces throughout Indonesia and a number of prisoners (prisoners) amounted to 163 404 people, DG PAS require an appropriate strategy to analyze problems that occur in it. The benefit of this study to determine the class each unit is based on the utilization of information technology in UPT, determine the level of need for information technology governance Ditjenpas in every region in Indonesia and can carry out actions increased use of information technology based on the results of the analysis and make increased use of information technology has implications for the improvement in the environmental performance of the Directorate General of PAS. Research methodology uses quantitative approach with survey method closed using a Likert scale, and refers to the method Guy with a descriptive approach correctional, it was found that based on the results of research on the distribution of classes in the Directorate General of PAS, it can be concluded that the DG PAS need to prioritize class I and II to be improved in the long-term period gradually, the need for equitable distribution of human resources quality in all UPT in Indonesia both at the urban and remote areas, it is known that the condition of Information Technology Governance in UPT in Indonesia's western region is getting attention from the central office than the eastern part of Indonesia, and UPT’s in Sulawesi and parts of Sumatra should be given priority in the improvement of information technology governance.

Keywords: DG PAS, UPT, governance, information technology

 

Abstrak – Peran serta Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sebagai pelaksana tugas dan fungsi dalam unsur pembinaan agar pelanggar hukum setelah menerima hukuman sesuai dengan masa hukuman yang diberikan dapat kembali berinteraksi dan berbaur di masyarakat, amatlah penting. Selain itu juga sebagai penentu dan pelaksana kebijakan standar teknis di bidang Pemasyarakatan, menjadikan Ditjenpas sebagai bagian dari lembaga aparatur negara dalam pembinaan dan perbaikan amatlah vital untuk pengembangan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Dengan jumlah UPT yang tersebar sebanyak 654 UPT di 33 propinsi di seluruh Indonesia dan jumlah WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebesar 163.404 orang, Ditjen PAS memerlukan suatu strategi yang tepat untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi didalamnya.Manfaat dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kelas tiap UPT berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi di UPT, mengetahui tingkat kebutuhan tata kelola teknologi informasi Ditjenpas di tiap wilayah di Indonesia dan dapat melaksanakan tindakan peningkatan penggunaan teknologi informasi berdasarkan hasil analisa dan membuat peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang berimplikasi pada perbaikan kinerja di lingkungan Ditjen PAS. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey tertutup menggunakan skala likert dan  mengacu pada metode Guy dengan pendekatan deskriptif koreksional, ditemukan bahwa Berdasarkan dari hasil penelitian tentang sebaran kelas-kelas di dalam Ditjen PAS,  dapat disimpulkan bahwa pihak Ditjen PAS perlu memprioritaskan kelas I dan II untuk ditingkatkan dalam periode jangka panjang secara bertahap, perlunya pemerataan kualitas SDM di seluruh UPT di Indonesia baik di tingkat daerah perkotaan maupun daerah terpencil, diketahui bahwa kondisi Tata Kelola Teknologi Informasi di UPT di wilayah Indonesia bagian Barat lebih mendapatkan perhatian dari kantor pusat dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur, dan UPT-UPT di Sulawesi dan sebagian Sumatera harus mendapatkan prioritas utama dalam pembenahan tata kelola teknologi informasi.

Kata kunci:  Ditjen PAS, UPT, tata kelola, teknologi informasi  


Full Text:

PDF


ISSN2338-9761 (media online), 2338-8145 (media cetak)

Dipublikasikan oleh LPPM Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Yogyakarta

Jl. Ring Road Barat, Ambarketawang, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184, Telp: (0274) 4342536
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License